FAQ Layanan

3d white people lying on a question markFrequently Asked Question mengenai layanan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

A. Penyusunan RKAT UPI 2017

1. Q: Mengapa pagu unit kerja jumlahnya tidak sesuai perkiraan?

A: Pagu yang sudah ditetapkan sudah melalui mekanisme dan proses penghitungan yang dilakukan oleh tim universitas, jika ada pertanyaan atau ingin mengetahui lebih jelas dapat menghubungi Direktorat Keuangan.

2. Q: Kalau ada kegiatan/COA yang tidak ada di buku panduan penyusunan RKAT atau di sistem eplanning apakah bisa ditambahkan?

A: Tentu bisa, hanya mekanismenya unit kerja mengusulkan usulan penambahan kegiatan/COA melalui surat resmi yang ditujukan ke Direktorat Perencanaan dan Pengembangan untuk ditelaah dan ditindaklanjuti.

3. Q: Apa saja kelengkapan yang harus disiapkan pada saat mengusulkan RKAT 2017?

A: Kelengkapan pada saat pengusulan RKAT 2017 ada pada halaman 23 buku Panduan Penyusunan RKAT 2017.

4. Q: Apa perbedaan akun perjalanan dinas, transport, transport lokal, dan akomodasi? Contoh penerapannya seperti apa?

A:

  • Perjalanan dinas: akun yang digunakan untuk pembayaran perjalanan ke luar kota dengan SPPD – tarif sesuai aturan Permenkeu dan jika ada tiket dan hotel tarif at cost.
  • Transport: akun yang digunakan untuk pembayaran biaya perjalanan ke luar kota yang tidak menggunakan SPPD (termasuk tiket) – tarif at cost.
  • Transport lokal: akun yang digunakan untuk pembayaran biaya perjalan dalam kota – tarif max. Rp 150.000.
  • Akomodasi: akun yang digunakan untuk pembayaran biaya penginapan/hotel – tarif at cost.

Contohnya:

  • Pimpinan unit kerja mendapat undangan seminar di Jakarta selama 2 hari dimana akomodasi selama kegiatan ditanggung oleh pihak penyelenggara. Akun yang dipilih: perjalanan dinas dengan rincian 1 orang x 2 hari x Rp 530.000.
  • Unit kerja akan melaksanakan kunjungan/studi lapangan ke pabrik perakitan mobil di Solo selama 2 hari yang diikuti oleh 4 orang. Akun yang dipilih: (1) transport dengan rincian 4 orang x 2 kali x Rp 215.000 (tiket kereta Bandung-Solo); (2) akomodasi dengan rincian 4 orang x 2 hari x Rp 450.000.
5. Q: Apa perbedaan istilah dosen Luar Biasa (LB) dan dosen Pegawai Tidak Tetap (PTT)? Bagaimana cara pembayarannya?

A:

  • Dosen LB adalah guru pamong yang melaksanakan PPL Dik di sekolah dan pembayaran honorariumnya secara terpusat oleh P2JK
  • Dosen PTT adalah dosen yang berasal dari luar UPI yang diangkat melalui SK Rektor dan pembayaran honorariumnya boleh dilakukan mulai dari Departemen/Prodi, Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah atau Universitas. Dosen tamu/dosen dari luar akunnya hanya satu: HONOR DOSEN TAMU namun dalam penggunaannya dirinci untuk honor mengajar, honor membimbing, dan honor menguji
6. Q: Apakah unit kerja dapat mengusulkan kegiatan revisi RKAT?

A: Kegiatan revisi RKAT hanya dapat dipilih pada saat terjadinya revisi RKAT yang jadwalnya akan ditentukan kemudian.

7. Q: Apakah unit kerja diperbolehkan memberikan insentif artikel yang dimuat dalam jurnal terindeks?

A: Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah dan Departemen/prodi hanya dibolehkan memberikan bantuan dalam proses penyiapan artikel yang akan dimuat dalam jurnal terindeks. Jika artikel sudah dimuat dalam jurnal terindeks maka insentifknya diusulkan untuk dibayar oleh Universitas.

8. Q: Apakah unit kerja diperbolehkan memberikan insentif HKI?

A: Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah dan Departemen/prodi hanya dibolehkan memberikan bantuan pengusulan HKI untuk proses penyiapan. Bantuan diberikan pada saat mengusulkan ke Kemenkumham. Jika HKI sudah diperoleh maka insentifnya diusulkan untuk dibayar oleh Universitas.

9. Q: Apakah unit kerja dapat mengusulkan lembur dalam kegiatan?

A: Unit kerja dapat mengusulkan lembur selama memenuhi aturan (minimal 4 jam dan ada surat tugas) dan dinilai rasional.

10. Q: Apakah unit kerja dapat mengadakan/membuat pakaian dinas/seragam kerja

A: Pengadaan/pembuatan pakaian dinas/seragam kerja diperbolehkan dengan rasional yang jelas (jumlah dan harga satuan/tarifnya).

11. Q: Apakah unit kerja dapat memberikan insentif tambahan kepada pegawai yang mendapat tugas tambahan (insentif kegiatan khusus)

A: Insentif kegiatan khusus: insentif kegiatan yang diberikan ketika kegiatan tersebut tidak bisa ditangani/kesulitan dikerjakan dan hanya dapat diberikan untuk pegawai yang mendapat surat tugas mengenai tugas tambahan dan bukan merupakan tupoksinya.

12. Q: Apakah narasumber/pembicara harus dari orang luar UPI? Bagaimana proses pembayarannya?

A: Tidak ada pembatasan narasumber/pembicara berasal dari orang UPI maupun luar UPI. Untuk standar pembayaran honorarium narasumber berdasarkan aturan yang ada dalam SBU dan akun yang digunakan dapat digabungkan dengan akun honorarium (dalam rincian akun dipisahkan honorarium panitia dan narasumber).

13. Q: Apakah unit kerja tetap menganggarkan tunjangan manajemen?

A: Tunjangan manajemen tetap dianggarkan dalam usulan RKAT unit kerja dan pembayarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

14. Q: Apakah unit kerja tetap menganggarkan uang makan PTT?

A: Uang makan PTT dengan SK rektor tetap dianggarkan dalam usulan RKAT unit kerja dan pembayarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

15. Q: Bagaimana status pegawai yang ditugaskan di luar homebasenya? Apakah belanja pegawainya menjadi tanggung jawab unit homebase?

A: Dalam rangka penataan SDM, pegawai akan ditempatkan sesuai dengan tempat kerjanya (homebase). Terkait dengan pembiayaan termasuk uang makan dan insentif kesejahteraan tahunan juga akan menjadi tanggung jawab unit tempat bekerjanya (homebase).

Contohnya:

  • Staf Wakil Rektor yang sementara ini pembiayaannya ada dalam RKAT Biro Hukum akan dialihkan ke RKAT masing-masing Wakil Rektor.
  • Staf UPT ITC yang merupakan staf Biro Sarana Prasarana yang diperbantukan akan dialihkan ke UPT ITC dan pembiayaannya dialihkan dari RKAT Biro Sarana Prasarna ke RKAT UPT ITC.

 

B.